SOP/Prosedur Penjualan Barang

Sop Prosedur Penjualan Barang

Untuk membuat Prosedur Penjualan Barang kepada Pelanggan yang harus diperhatikan adalah Format Narasi Penyusunan SOP atau Prosedur  Penjualan Barang tersebut.
Adapun untuk memberikan gambaran maka bisa kami berikan contoh bahwa Narasi Prosedur Penjualan Barang terdiri dari:

1. UNIT KERJA TERKAIT
Unit terkait terdiri dari:

  • 1. Bagian Sales
  • 2. Bagian Gudang 
  • 3. Bagian Keuangan

2. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam proses penjualan barang kepada pelanggan

3. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup aktivitas proses penjualan barang kepada pelanggan

4. REFRENSI
Terdiri dari:

  • 1. Peraturan Perusahaan yang berlaku
  • 2. Pedoman ISO 9001:2008

5. DOKUMEN TERKAIT

  • 1. Purchase Order 
  • 2. Sales Order 
  • 3. Bukti Pembayaran dari Pelanggan 
  • 4. Delivery Order 
  • 5. Tanda Terima Barang 
  • 6. Database Stok Barang 
  • 7. Surat Pemberitahuan Stok Barang Tidak Tersedia

6. DEFINISI

  • 1. Pelanggan adalah pembeli produk, baik atas nama individu maupun atas nama organisasi/perusahaan
  • 2. Purchase Order (PO) adalah surat pemesanan barang dari Pelanggan yang berisi detail barang yang akan dipesan. PO juga berfungsi sebagai salah satu bukti transaksi keuangan.
  • 3. Sales Order (SO) adalah dokumen yang merekam pesanan barang dari Pelanggan. SO juga digunakan untuk menyampaikan kebijakan Perusahaan kepada Pelanggan, termasuk diantaranya adalah cara pembayaran pesanan.
  • 4. Delivery Order (DO) adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat untuk mengeluarkan barang dari gudang sekaligus sebagai surat pengantar barang kepada Pelanggan.
  • 5. Tanda Terima Barang adalah dokumen yang menyatakan Pelanggan sudah menerima barang yang dikirimkan.

7. PROSEDUR

    • 1. Pelanggan memberikan Purchase Order berisi jenis barang yang ingin dibeli.
    • 2. Bagian Sales menerima permintaan pelanggan dan meneruskannya ke Bagian Gudang.
    • 3. Bagian Gudang memeriksa apakah barang tersebut masih ada stoknya. Apabila masih ada stok barang, Bagian Gudang meneruskan kepada Bagian Sales untuk membuat Sales Order kepada Pelanggan (langkah 5). Apabila stok barang tidak ada, Bagian Gudang meneruskan kepada Bagian Sales untuk membuat surat pemberitahuan tidak ada stok barang (langkah 4).
    • 4. Bagian Sales menyampaikan surat pemberitahuan tidak ada stok barang kepada Pelanggan.
    • 5. Bagian Sales menyampaikan Sales Order dan cara pembayaran kepada Pelanggan.
    • 6. Pelanggan membayar pembelian Barang melalui transfer atau kartu kredit.
    • 7. Bagian Keuangan mengkonfirmasi pembayaran Pelanggan. Apabila pembayaran terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi ke Bagian Gudang untuk mengirimkan barang (langkah 9). Apabila pembayaran tidak terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi ke Bagian Sales untuk mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada Pelanggan (langkah 8).
    • 8. Bagian Sales mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada Pelanggan.
    • 9. Bagian Gudang mengirimkan barang kepada Pelanggan
    • 10. Pelanggan menerima barang dan menandatangani Tanda Terima Barang.

      8. INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
      Indikator Keberhasilan terdiri dari:

      • 1. Barang yang dikirimkan kepada pelanggan sesuai spesifikasi yang disampaikan dalam Purchase Order
      • 2. Tidak ada komplain dari Pelanggan


      9. LAMPIRAN

      • 1. Diagram Alir Prosedur Penjualan Barang
      • 2. Format Sales Order
      • 3. Format Delivery Order
      • 4. Format Tanda Terima Barang
      • 5. Format Database Stok Barang

      Anda bisa dapatkan Prosedur Penjualan Barang jika Anda pesan/Order SOP Marketing. Detailnya di Sini!

      Langkah-langkah Perijinan Perumahan untuk Developer Property

      Berikut adalah langkah-langkah dari awal pengurusan perizinan (IMB) bagi Developer Property yang akan membangun perumahan.
      1.    Memastikan tanah yang akan dikelola sebagai perumahan berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ( RTRK) agar tidak kesulitan untuk ijin pemanfaatan tanahnya.

      2.    Melakukan pengecekan RTRK, apakah daerah tersebut nantinya diperuntukkan untuk apa, untuk
      pemukiman, industri atau memang jalur hijau.

      3.    Apabila ternyata daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman maka kita bisa lanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan.

      4.    Lanjut ke langkah berikutnya, adalah mengurus perijinan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

      5.    Pengurusan ijin untuk Advice Planning, yaitu ijin kesesuaian antara Site Plan pengembangan perumahan dan tata ruang di daerah tersebut.

      6.    Mesiapkan dan melampirkan syarat wajib antara lain:
      a.    proposal ijin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut,
      b.    juga dilampiri sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup untuk mengurus perijinan tersebut.
      c.    Gambar perencanaan lahan (Site Plan) sudah pasti harus ada.

      7.    Memastikan keluar produk dari ijin ini adalah Gambar Rekomendasi Advice Planning yang berisi garis besar aturan untuk pembangunan.
      Misal: garis pagar harus berapa meter dari jalan, garis muka bangunan harus berapa meter dari jalan dan masih banyak yang lainnya.

      8.    Produk perijinan lainnya yang dihasilkan dari langkah ini adalah Ijin Prinsip atau Surat Keputusan yang disetujui oleh kepala daerah Bupati atau Walikota. Biasanya lebih dari 5 rumah sudah dianggap sebagai sebuah perumahan.

      9.     Pengecekan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Negara (BPN).
      Pertama kita cek sertifikat apakah sudah sesuai dengan fisiknya, minta pada petugas untuk cek ulang patok pembatasnya apakah sudah sesuai dengan luasan yang ada pada sertifikat.
      Setelah itu sesuaikan sertifikat dengan syarat dan kebutuhan yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan, misal apakah tanah itu harus digabung sertifikatnya karena sebelumnya terdiri dari sejumlah sertifikat hak milik.

      10.    Pastikan status yang dipersyaratkan untuk lahan tersebut, harus Hak Guna Bangunan (HGB).
      a.    Tanah tersebut atas nama PT (perusahaan) atau mungkin boleh langsung dipecah kavling atas nama Pribadi.
      b.    Seandainya memang diperbolehkan dipecah kavling atas nama Pribadi, hal tersebut sangat memudahkan pengurusan dan menghemat anggaran untuk retribusi pajak dan perijinan.
      c.    Kalaupun memang harus berstatus HGB langkah awalnya adalah penurunan status dari SHM ke HGB tetapi masih atas nama Pribadi, kemudian dari HGB atas nama Pribadi diubah menjadi HGB atas nama PT/ Perusahaan.

      11.    Tanyakan pada BPN setempat untuk detail tiap proses perijinannya sampai proses selesai.

      12.    Masih di kantor BPN, mencari Ijin Perubahan Penggunaan Tanah. Ini sebagai syarat nanti kita melangkah untuk pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

      13.    Mengurus  ijin AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) atau  ijin UKL/UPL ( upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup ) ke kantor KLH (Kementrian Lingkungna Hidup). Proses ini awalnya kita diharuskan cek kadar air tanah pada lokasi. Setelah itu kita membuat proposal tentang plus minus dan dampak yang akan terjadi pada proyek yang akan kita kembangkan.

      14.    Produk perijinan ini adalah surat rekomendasi dari kantor KLH yang nantinya dilampirkan juga sebagai pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

      15.    Mengurus IMB  ke kantor Perijinan Terpadu atau kantor Perijinan Satu. Bersamaan dengan pengajuan IMB, kita mengurus pengesahan Siteplan Perumahan (zoning).

      16.    Setelah itu langkah terakhirnya adalah IMB. Syarat pengajuan IMB ini adalah akumulasi dari perijinan-perijinan yang telah dikerjakan sebelumnya,ditambah dengan  :
      a.    Gambar kerja Rumah yang akan dibangun.
      b.    Surat pernyataan Tetangga yang disyahkan tetangga kanan kiri depan belakang, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan.
      c.    Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan segala yang ditimbulkan.
      d.    Copy Status Tanah.
      e.    Copy KTP penanggung jawab.
      f.    Copy lunas PBB.

      17.    Kalau semua syarat sudah dilampirkan kita tinggal menunggu hasilnya keluar dan membayar retribusi yang nilainya sesuai dengan luas tanah dan bangunannya.